MANFAAT ETIKA BISNIS

 Secara sederhana yang dimaksud dengan etika bisnis adalah  cara-cara untuk melakukan kegiatan bisnis, yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan  individu,  perusahaan, industri dan juga masyarakat. Kesemuanya ini mencakup  bagaimana kita menjalankan bisnis secara adil (fairness), sesuai dengan hukum yang berlaku (legal)  tidak tergantung pada kedudukani individu ataupun perusahaan di masyarakat.

Etika bisnis lebih luas dari ketentuan yang diatur oleh hukum, bahkan merupakan standar yang lebih tinggi dibandingkan standar minimal ketentuan hukum, karena dalam kegiatan  bisnis seringkali kita temukan “grey-area” yang tidak diatur oleh ketentuan hukum.

Keuntungan  penerapan etika bisnis dalam perusahaan baik untuk jangka menengah maupun jangka panjang :
•       Akan dapat mengurangi biaya akibat dicegahnya kemungkinan terjadinya friksi baik intern perusahaan maupun dengan eksternal.
•      Akan dapat meningkatkan motivasi pekerja.
•      Akan melindungi prinsip kebebasan ber-niaga
•      Akan meningkatkan keunggulan bersaing.

Untuk memudahkan penerapan etika perusahaan dalam kegiatan sehari-hari maka nilai-nilai yang terkandung dalam etika bisnis harus  dituangkan kedalam manajemen korporasi yakni  dengan cara :

•    Menuangkan etika bisnis dalam suatu kode etik (code of conduct)
•    Memperkuat sistem pengawasan
•    Menyelenggarakan pelatihan (training) untuk karyawan secara terus menerus.

Etika bisnis dalam Sumber Daya Manusia

Faktor internal bisnis yang berkaitan erat dengan etika adalah sumber daya manusia. Masalah SDM adalah masalah yang selalu dihadapi oleh setiap perusahaan. Contoh kasus mengenai etika bisnis mengenai SDM adalah ketika tahun lalu, pemerintah menetapkan untuk menaikkan UMR (Upah Minimum Reguler). Upah Minimum Regional adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pegawai, karyawan atau buruh di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Pemerintah mengatur pengupahan melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 05/Men/1989 tanggal 29 Mei 1989 tentang Upah Minimum. Penetapan upah dilaksanakan setiap tahun melalui proses yang panjang. Mula-mula Dewan Pengupahan Daerah (DPD) yang terdiri dari birokrat, akademisi, buruh dan pengusaha mengadakanrapat, membentuk tim survei dan turun ke lapangan mencari tahu harga sejumlah kebutuhan yang dibutuhkan oleh pegawai, karyawan dan buruh. Setelah survei di sejumlah kota dalam provinsi tersebut yang dianggap representatif, diperoleh angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL) - dulu disebut Kebutuhan Hidup Minimum (KHM). Berdasarkan KHL, DPD mengusulkan upah minimum regional (UMR) kepada Gubernur untuk disahkan. Komponen kebutuhan hidup layak digunakan sebagai dasar penentuan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup pekerja lajang (belum menikah).

Kebijakan ini tentu berdampak baik bagi karyawan, khususnya buruh karena mereka dapat hidup lebih sejahtera, namun belum tentu bagi perusahaan, biaya yang dikeluarkan perusahaan akan membengkak, sehingga dikhawatirkan perusahaan akan merugi dan jika tidak dapat bertahan, perusahaan akan “gulung tikar” menutup perusahaannya. Sebagai contoh tingkat kenaikan UMR di DKI Jakarta pada tahun 2013 sebesar 43,88% dari tahun lalu. Tentu hal ini sangat memberatkan perusahaan.  Berikut data lengkap mengenai UMP di daerah DKI Jakarta.

Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta dari tahun 2000

Tahun	UMR / UMP	Tanggal Berlaku	Kenaikan
2000	Rp231,000	1-Jan-00	16.7%
2000	Rp286,000	1-Apr-00	23.8%
2000	Rp344,257	1-Sep-00	20.4%
2001	Rp426,257	1-Jan-01	23.8%
2002	Rp591,266	21-Jan-02	38.7%
2003	Rp631,554	1-Jan-03	6.8%
2004	Rp671,550	1-Jan-04	6.3%
2005	Rp711,843	1-Jan-05	6.0%
2006	Rp819,100	1-Jan-06	15.1%
2007	Rp900,560	1-Jan-07	9.9%
2008	Rp972,604	1-Jan-08	8.0%
2009	Rp1,069,865	1-Jan-09	10.0%
2010	Rp1,118,009	1-Jan-10	4.5%
2011	Rp1,290,000	1-Jan-11	15.38%
2012	Rp1,529,150	1-Jan-12	18,53%
2013	Rp2,200,000	1-Jan-13	43,88%

Perusahaan yang baik (Good Coorporate) tentu memikirkan etika ketika akan mengambil keputusan mengenai tenaga kerja, cara apa yang dianggap sebagai solusi yang terbaik  untuk mengatasi masalah kebijakan pemerintah tersebut. Perusahaan tentu telah mempunyai perhitungan berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk menggaji tenaga kerja mereka, perusahaan yang baik tentu akan memberikan penghasilan yang layak untuk SDM nya, namun biaya gaji tersebut tentu sudah diperhitungkan, sehingga tidak memberatkan perusahaan. Di Indonesia, khususnya di kota-kota besar, buruh atau karyawan merasa penghasilan mereka tidak cukup untuk biaya hidup yang dirasa terus meningkat. Banyak buruh yang berdemo menuntut kenaikan UMR kepada pemerintah. Pemerintah akhirnya menetapkan UMR di setiap provinsi di Indonesia sebagai berikut :

Daftar Upah Minimum Provinsi tahun 2013, diantaranya adalah 

·         NAD UMP 2013 sebesar 1.550.000,

·         Sumut UMP 2013 sebesar 1.305.000,

·         Sumbar UMP 2013 sebesar 1.350.000,

·         Kep. Riau UMP 2013 sebesar 1.365.087,

·         Jambi UMP 2013 sebesar 1.300.000,

·         Bangka Belitung UMP 2013 sebesar 1.265.000,

·         Bengkulu UMP 2013 sebesar 1.200.000,

·         DKI Jakarta UMP 2013 sebesar Rp 2.200.000,

·         Kalbar UMP 2013 sebesar 1.060.000,

·         Kalsel UMP 2013 sebesar 1.337.500,

·         Kalteng UMP 2013 sebesar 1.553.127

·         Kaltim UMP 2013 sebesar 1.762.073,

·         Sultra UMP 2013 sebesar 1.125.207,

·         Sulsel UMP 2013 sebesar 1.440.000,

·         Papua UMP 2013 sebesar 1.710.000.

Permasalahannya adalah besarnya kenaikan UMR membuat banyak pengusaha melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sejumlah karyawannya, sehingga kedepannya buruh juga yang akan dirugikan, karena mereka akan menjadi pengangguran. Cara lain yang akan dilakukan perusahaan agar tetap bertahan adalah dengan menutup pabriknya di kota besar yang UMP nya tinggi dan membuka pabrik baru di kota lain di Indonesia atau bahkan di Negara lain, yang UMP nya lebih rendah dari di Indonesia. Hal ini akan merugikan Negara karena semakin banyaknya pengangguran, beban Negara akan semakin berat. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan juga harus dapat membuat kebijakan   yang bijak tidak hanya bagi buruh, namun juga bagi para pengusaha, sehingga etika dalam berbisnis tetap dapat diterapkan dengan baik dan tentu dalam pelaksanaannya harus tetap diawasi oleh pemerintah.

Referensi :

http://id.wikipedia.org

TEORI ETIKA BISNIS

Definisi  etika

Etika berasal dari bahasa Yunani, yakni kata ‘Ethos’  yang berarti adat istiadat. Etika merupakan nilai-nilai, tata cara hidup yg baik, aturan hidup yang baik dan segala kebiasaan yang dianut dan diturunkan dari satu orang ke orang yang lain atau dari satu generasi ke generasi yang lain.

Etika berkaitan dengan :

a. Nilai dan norma yang menyangkut bagaimana manusia harus hidup baik sebagai manusia
b. Masalah kehidupan manusia dengan mendasarkan diri pada nilai dan norma moral yang umum diterima

Definisi  bisnis

Bisnis adalah kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh sekelompok individu yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan.

Definisi  etika bisnis

Etika bisnis adalah penerapan prinsip-prinsip etika yang umum pada wilayah pelaku manusia yang khusus, yaitu kegiatan ekonomi dan bisnis. Teori etika membantu kita untuk menilai keputusan secara etis. Selanjutnya akan dibahas secara beberapa teori yang saat ini paling penting dalam pemikiran moral, khususnya dalam etika bisnis.

1. Utilitarisme

            “Utilitarisme” berasal dari kata Latin utilis yang berarti “bermanfaat”. Menurut teori ini suatu perbuatan adalah baik jika membawa manfaat, tapi manfaat itu harus menyangkut bukan saja satu dua orang melainkan masyarakat sebagai keseluruhan. Dapat dipahami pula utilarisme sangat menekankan pentingnya konsekuensi perbuatan dalam menilai baik buruknya suatu perbuatan. Kita dapat menyimpulkan bahwa utilitarisme aturan membatasi diri dari pada justifikasi aturan-aturan moral. Dengan demikian mereka memang dapat menghindari kesulitan dari utilitarisme perbuatan.

2. Deontologi

            Istilah Deontologi (deontology) ini berasal dari kata Yunani deon yang berarti kewajiban. Maka deontology melepaskan sama sekali moralitas dari konsekuensi perbuatan. Utilitarisme mementingkan konsekuensi perbuatan, sedangkan deontology konsekuensi perbuatan tidak berperan sama sekali.

3. Teori Hak

            Dewasa ini teori hak adalah teori yang paling banyak dipakai untuk mengevaluasi baik buruknya suatu perbuatan atau perilaku. Sebetulnya teori hak merupakan suatu aspek dari teori dentiologi, karena berkaitan dengan kewajiban.

4. Teori keutumaan

             Ada banyak keutamaan dan semua keutamaan dan semua keutamaan untuk setiap orang dan untuk setiap kegiatan. Diantara keutamaan yang harus menandai pebisnis perorangan bisa disebut: kejujuran, fairness, kepercayaan, dan keuletan.

Kejujuran secara umum diakui sebagai keutamaan pertama dan paling penting yang harus dimiliki oleh pelaku bisnis. Orang yang mempunyai keutamaan kejujuran tidak akan berbohong atau menipu dalam transaksi bisnis.  Keutamaan kedua adalah fairness. Fairness adalah kesediaan untuk memberikan apa yang wajar kepada semua orang dengan semeua orang dan dengan “wajar” dimaksudkan apa yang bisa disetujui oleh semua orang yang terlibat dalam suatu transaksi. Kepercayaan (trust) juga adalah keutamaan yang pentng dalam konteks bisnis. Kepercayaan harus ditempatkan dalam relasi timbale balik. Ada beberapa cara untuk mengamankan kepercayaan. Salah satu cara ialah member garansi atau jaminan.
Keutamaan keempat adalah keuletan (Solomon menggunakan kata toughness). Pebisnis harus bertahan dalam banyak situasi yang sulit. Ia harus sanggup mengadakan negosiasi yang terkadang seru tentang proyek atau transaksi yang bernilai besar. Ia harus berani juga mengambil risiko kecil ataupun besar, karena perkembangan banyak faktor tidak bisa diramalkan sebelumnya.

Kelompok keutamaan lain menandai orang bisnis pada taraf perusahaan. Dengan kata lain, keutamaan-keutamaan ini dimiliki manajer dan karyawan sejauh mereka mewakili perusahaan. Keempat keutamaan ini adalah: keramahan, loyalitas, kehormatan, dan rasa malu.
Keutamaan sebenarnya lebih cocok untuk digambarkan secara konkret daripada diuraikan pada taraf teoritis. Dalam filsafat dewasa ini dikenal pendekatan yang sering disebut “naratif”. Artinya, kebenaran filosofis yang mau dibicarakan, tidak diuraikan secara teoretis, melainkan dikisahkan dalam suatu contoh atau kasus konkret. Dibandingkan dengan teori-teori lain, teori keutamaan mempunyai kelebihan lagi, karena memungkinkan untuk mengembangkan penilaian etis yang lebih etis. Teori-teori yang didasarkan atas aturan, pada umumnya cenderung menilai perbuatan-perbuatan dari segi negative, artinya mereka terutama menyoroti yang tidak etis.

Keutamaan Etika bisnis

·          Dalam bisnis modern, para pelaku bisnis dituntut untuk menjadi orang-orang profesional di bidangnya. Perusahaan yang unggul bukan hanya memiliki kinerja dalam bisnis,manajerial dan finansial yang baik akan tetapi juga kinerja etis dan etos bisnis yang baik.

·          Dalam persaingan bisnis yang sangat ketat,maka konsumen benar-benar raja Kepercayaan konsumen dijaga dengan memperlihatkan citra bisnis yang baik dan etis.

·          Dalam sistem pasar terbuka dengan peran pemerintah yang menjamin kepentingan dan hak bagi semua pihak, maka perusahaan harus menjalankan bisnisnya dengan baik dan etis

Sasaran dan Lingkup Etika Bisnis

·         Etika bisnis bertujuan untuk menghimbau pelaku bisnis agar menjalankan bisnisnya secara baik dan etis.

·         Untuk menyadarkan masyarakat khususnya konsumen, buruh atau karyawan dan masyarakat luas akan hak dan kepentingan mereka yang tidak boleh dilanggar oleh praktek bisnis siapapun juga.

·         Etika bisnis juga berbicara mengenai sistem ekonomi yang sangat menentukan etis tidaknya suatu praktek bisnis.

Prinsip-prinsip Etika Bisnis

a.      Prinsip otonomi

Otonomi adalah sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadaran sendiri tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan.

b.      Prinsip Kejujuran

·         Kejujuran dalam pemenuhan syarat-syarat perjanjian dan kontrak

·          Kejujuran dalam penawaran barang dan jasa dengan mutu dan harga sebanding

·         Kejujuran dalam hubungan kerja intern dalam suatu perusahaan

c.       Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil dan sesuai dengan kriteria yang rasional objektif dan dapat dipertanggung jawabkan

Sumber – sumber referensi :

www.bayuriyanda.wordpress.com
www.annie-ocktaviani.blogspot.com

www.wartawarga.gunadarma.ac.id